GuestTraction + VillaTax

Pemesanan langsung dapat membuat pemilik mengira tidak ada kewajiban pajak karena tidak ada OTA. Justru sebaliknya: PBJT dan PPh berlaku atas pendapatan bruto, apa pun kanalnya. VillaTax menampilkan pendapatan langsung sama seperti OTA agar dashboard tidak melaporkan kurang.

Platform global mengekspos arus multi-mata-uang. Selalu rekonsiliasi terhadap IDR pada Kurs Pajak resmi, bukan konversi internal platform.

Kerangka fiskal Indonesia yang berlaku terlepas dari platform

Kewajiban pajak yang dipicu oleh pemesanan villa di Bali ditentukan oleh hukum Indonesia dan tidak bergantung pada platform asalnya. Bagian ini mencantumkan ketentuan yang berlaku dengan rujukan ke sumber primer; untuk perhitungan per kasus, gunakan kokpit /dashboard/tax.

• PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu — akomodasi) dengan tarif yang ditetapkan masing-masing kabupaten Bali — dasar hukum UU 1/2022 HKPD Pasal 56–61 dan Perda Badung Pasal 7–8. Terutang pada tanggal check-in dan disetor bulanan. • PPh Final 4(2) atas penghasilan sewa — bila pemberi sewa adalah Wajib Pajak orang pribadi Indonesia, PP 34/2017 menetapkan tarif final 10% atas sewa bruto. Untuk badan, PPh Badan dengan tarif sesuai UU 7/2021 HPP. • PPh 21 atas gaji staf — rezim TER (Tarif Efektif Rata-rata) per PP 58/2023 dan PMK 168/2023; VillaTax menghitung pemotongan bulanan. • PPh 26 atas pembayaran lintas-batas — UU 36/2008 Pasal 26 dan PMK 112/2022 — berlaku ketika non-resident menerima penghasilan bersumber Indonesia; biasanya terkait penyelesaian komisi OTA, bukan payout ke pemilik. • PPN — UU 7/2021 HPP — hanya jika pemberi sewa terdaftar sebagai PKP. • Laporan triwulanan LKPM — wajib bagi badan bermodal asing, disampaikan melalui BKPM. Tidak satu pun kewajiban ini bergantung pada platform.