Question 1

Apa yang diukur oleh skor kepatuhan?

Accepted Answer

Skor kepatuhan (0–100) mengukur sejauh mana organisasi Anda memenuhi kewajiban fiskal dan hukum Indonesia yang berlaku. Skor ini mengevaluasi status NPWP, riwayat pelaporan PBJT, kelengkapan deklarasi PPh, pendaftaran BPJS, status PKP (apabila relevan), pelaporan LKPM (PT PMA), dan kelengkapan dokumen formulir DGT. Skor 75 ke atas dikategorikan Aman; 40–74 dikategorikan Berisiko; di bawah 40 dikategorikan Bermasalah.

Question 2

Bagaimana skor kepatuhan dihitung?

Accepted Answer

Setiap kewajiban yang dipantau diberikan status lulus/gagal yang berbobot. Kewajiban kritis (pendaftaran NPWP, pendaftaran PBJT aktif) memiliki bobot tertinggi. Skor dikurangi untuk setiap kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan urgensi dan tingkat keparahan hukumnya. Skor diperbarui secara otomatis setiap kali data baru masuk, pelaporan yang diselesaikan, dokumen yang diunggah, atau pendaftaran yang dikonfirmasi segera meningkatkan skor.

Question 3

Apa perbedaan antara status Aman, Berisiko, dan Bermasalah?

Accepted Answer

Aman (75–100): seluruh kewajiban kritis telah dipenuhi; kesenjangan minor mungkin ada namun tidak menimbulkan risiko hukum. Berisiko (40–74): satu atau lebih kewajiban signifikan belum diselesaikan, umumnya berupa keterlambatan pelaporan, pendaftaran BPJS yang belum lengkap, atau pengaturan PKP yang belum tuntas. Tindakan korektif disarankan sebelum tenggat waktu pelaporan berikutnya. Bermasalah (0–39): kewajiban kritis belum diselesaikan, seringkali mencakup NPWP yang belum ada, PBJT yang belum dilaporkan, atau operasional PT yang belum terdaftar. Tindakan segera diperlukan guna menghindari sanksi administratif dari DJP.

Question 4

Kewajiban perpajakan apa saja yang dipantau dalam ikhtisar kepatuhan?

Accepted Answer

Ikhtisar kepatuhan memantau: keterkaitan NPWP dan NIK, pendaftaran dan pelaporan PBJT bulanan, deklarasi PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Badan triwulanan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pendaftaran PKP dan penerbitan e-Faktur (apabila berlaku), SPT Tahunan, pelaporan LKPM triwulanan/tahunan (khusus PT PMA), kelengkapan formulir DGT untuk pemegang saham asing, serta ketentuan direktur nominee. Setiap kewajiban menampilkan status, tanggal pelaporan terakhir, dan tenggat waktu berikutnya.

Question 5

Bagaimana cara menyelesaikan kewajiban kepatuhan yang ditandai bermasalah?

Accepted Answer

Setiap item yang ditandai dalam ikhtisar kepatuhan dilengkapi kartu tindakan yang berisi: nama kewajiban spesifik, alasan penandaan, tindakan yang direkomendasikan, serta tautan langsung ke modul terkait atau portal DJP. Sebagai contoh, kewajiban PBJT yang ditandai akan mengarahkan langsung ke modul deklarasi PBJT. Setelah kewajiban diselesaikan (pelaporan dikonfirmasi atau dokumen diunggah), skor kepatuhan diperbarui secara otomatis.

Question 6

Apakah saya dapat mengekspor laporan kepatuhan saya?

Accepted Answer

Ya. Ikhtisar kepatuhan menyediakan fungsi ekspor yang menghasilkan ringkasan PDF atas status kepatuhan organisasi Anda saat ini, rincian skor per kewajiban, serta tenggat waktu yang akan datang. Ekspor ini diterima oleh perbankan, notaris, dan pihak-pihak dalam transaksi properti sebagai bukti informal atas kondisi fiskal Anda. Untuk memperoleh Surat Keterangan yang bersifat resmi, diperlukan layanan Compliance Shield (Bouclier Conformité).

Dashboard Kepatuhan

Ikhtisar

Yang Dipantau

Pemantauan Tenggat Waktu

Skor Kepatuhan

Integrasi dengan Coretax

Alur kerja terkait