Direktur & Komisaris

Gambaran Umum

Modul direktur dan komisaris memberi VillaTax tempat khusus untuk catatan orang-orang di tingkat tata kelola yang tidak boleh dicampurkan dengan manajemen penggajian karyawan biasa. Direktur, komisaris, dan peran tata kelola setara memiliki struktur pembayaran, perlakuan fiskal, dan persyaratan dokumentasi yang berbeda dari staf normal.

Modul tersedia di modul Direksi & Komisaris.

Mengapa Peran Tata Kelola Membutuhkan Perlakuan Terpisah

• Struktur pembayaran: honorarium direktur dan honorarium komisaris biasanya ditangani berbeda dari gaji
• Perlakuan pemotongan: untuk direktur dan komisaris yang berdomisili di Indonesia, PPh 21 berlaku. Untuk non-residen, PPh 26 berlaku, jalur perlakuan yang secara material berbeda
• Penanganan direktur non-residen: direktur asing yang bukan residen pajak Indonesia dikenakan pemotongan PPh 26, bukan PPh 21 TER
• Dokumentasi fiskal tahunan: catatan pembayaran direktur menyumbang pada tinjauan SPT 1770 dan SPT 1771

Yang Dicatat Modul

• Catatan identitas dan peran
• Status domisili dan residen pajak
• Riwayat pembayaran per periode
• Konteks relevan perjanjian untuk direktur non-residen

PPh 26 untuk Direktur Non-Residen

Berdasarkan Pasal 26 UU PPh, pembayaran kepada pihak asing non-residen dikenakan pemotongan 20% kecuali perjanjian pajak memberikan tarif yang dikurangi.

Keterbatasan

Modul ini tidak boleh digambarkan sebagai sistem sekretaris perusahaan. Tidak mempertahankan risalah dewan formal dan tidak menggantikan proses tata kelola hukum.

Memulai

Gunakan modul Direksi & Komisaris untuk menambahkan catatan direktur dan komisaris segera setelah entitas dikonfigurasi. Tetapkan status domisili setiap individu dengan hati-hati; itu menentukan rezim pemotongan yang berlaku.